Semua industri yang berhubungan dengan konsumen tentu membutuhkan izin usaha, begitu juga dengan usaha skala home industri seperti sabun cair. Jenis usaha ini melibatkan bahan kimia sehingga perizinannya jauh lebih ketat. Cara urus izin usaha sabun cair membutuhkan waktu yang lama, karena ada beberapa macam standar yang harus dipenuhi.
Jenis Perizinan untuk Usaha Sabun Cair
Ada beberapa jenis perizinan yang dibutuhkan untuk membuka usaha sabun cair. Pelaku usaha sabun cair harus memenuhi semua perizinan tersebut agar lebih mempermudah dalam mengembangkan usaha. Selain itu, pelaku usaha juga lebih mudah untuk mendapat proyek maupun bantuan dana. Berikut beberapa jenis perizinan yang dibutuhkan:
1. Izin Departemen Kesehatan
Sabun cair terbagi menjadi 2, yaitu sabun cuci piring dan sabun cair mandi. Untuk sabun cuci piring dikategorikan sebagai produk PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sehingga harus mendapatkan izin dari Depkes. Sedangkan untuk sabun mandi yang berhubungan dengan kosmetika maka harus mendapatkan izin edar dari BPOM.
2. SIUP atau Izin Usaha Perdagangan
Surat izin usaha yang harus dimiliki oleh industri perdagangan adalah SIUP. Untuk mendapatkannya maka perlu mengajukan permohonan ke Disperindag daerah setempat. Jika izin sudah terbit maka akan mendapatkan barcode yang digunakan sebagai kode perizinan produk.
3. AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Walaupun sifatnya tidak wajib, namun AMDAL diperlukan untuk mengurus perizinan lainnya seperti SITU, SIUP atau izin BPOM. Untuk mendapatkan izin AMDAL, maka bisa mengajukan permohonan ke Departemen Lingkungan Hidup. Jika sabun cair yang diproduksi berpengaruh buruk terhadap lingkungan maka tidak akan diberikan izin AMDAL.
Syarat Mengurus Izin Usaha Sabun Cair
Agar bisa mendapatkan izin usaha, maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Nantinya petugas akan mengklasifikasikan penilaian produk untuk evaluasi secara menyeluruh. Ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan surat izin usaha sabun cair, antara lain:
- Salinan SKT (Surat Keterangan Usaha) atau Surat Izin Perdagangan.
- Pas foto 3×4 background biru.
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Scan peta lokasi usaha agar bisa dikunjungi oleh Dinkes.
- Denah bangunan secara lengkap.
- Salinan KTP pemilik atau penanggung jawab usaha.
- Hasil analisa laboratorium (maksimal 6 bulan setelah pengujian).
- Struktur kepemimpinan usaha.
- Berita acara pemeriksaan dari Dinkes Provinsi/ Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Isi formulir permohonan.
- Lampiran SOP produksi.
- File tentang jenis alkes yang diproduksi.
- Daftar peralatan produksi.
- Laporan akhir rencana induk pembangunan.
- Surat Pernyataan Komitmen Prinsip CPAKB.
- Lampirkan surat penunjuk negara asal, API-U jika bahan berasal dari luar negeri.
Cara Urus Izin Usaha Sabun Cair
Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi, maka pelaku usaha sudah bisa membuat izin usaha sabun cair. Walaupun terbilang cukup ribet, namun hal ini perlu dilakukan. Berikut cara untuk mengurus izin usaha sabun cair:
- Daftarkan usaha sabun cair ke Disperindag setempat.
- Jika ingin cepat diterima maka saat pendaftaran pilih jenis usaha yang non kimia.
- Buat produk sabun cair yang tidak berhubungan langsung dengan tubuh manusia, seperti sabun lantai, pewangi laundry, pembersih kloset dan lainnya.
- Ajukan produk ke Depkes setempat dan lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan.
- Tunggu pihak Dinkes mengunjungi lokasi tempat usaha untuk survei proses produksi dan validasi bahan serta alat.
- Jika produk lolos uji, Dinkes akan memberikan nomor registrasi dan mengeluarkan surat perizinan yang berlaku 5 tahun.
- Perlu diperhatikan bahwa biaya pengajuan izin usaha dari Depkes adalah gratis. Namun pelaku usaha membutuhkan biaya untuk uji laboratorium sesuai dengan skala uji yang dibutuhkan.
Itulah informasi penting mengenai cara urus izin usaha sabun cair yang benar. jika produk laku di pasaran, pelaku usaha bisa inovasi produk lain misalnya sabun batangan. Apabila sebelumnya sudah mendapatkan surat izin usaha maka untuk pengajuan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Dengan memiliki izin usaha, maka pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan dari hukum.
